Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Honorarium Tenaga Ahli Yang Diterima Secara Berkesinambungan

A.   TUJUAN PEMBELAJARAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas honorarium tenaga ahli yang diterima secara berkesinambungan, Anda harus mampu:

1.1  Memahami Perhitungan Penghasilan Pasal 21 atas Penerimaan honorarium yang dananya dari APBN/ APBD

1.2  Memahami Perhitungan Penghasilan Pasal 21 atas Penerimaan honorarium yang tidak berkesinambungan

1.3  Memahami Perhitungan Penghasilan Pasal 21 atas Penerimaan honorarium tenaga ahli yang berkesinambungan

B.   URAIAN MATERI

Tujuan Pembelajaran 1.1:

Memahami Perhitungan Penghasilan Pasal 21 atas Penerimaan honorarium yang dananya dari APBN/ APBD

Dasar hukum penghitungan pajak penghasilan untuk PNS, TNI, dan Polri adalah UU  Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 Tarif Pemotongan Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN dan APBD, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, dan Pensiunannya atas Penghasilan Yang Menjadi Beban APBN atau APBD.

Pada dasarnya cara penghitungan PPh 21 untuk PNS, TNI, Polri sama dengan cara menghitung PPh 21 untuk karyawan yang bekerja di perusahaan swasta, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nya dihitung dari Penghasilan Kena Pajak (PKP), adapun PKP didapat dari Penghasilan Neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sedangkan Penghasilan Neto didapat dari Penghasilan Bruto dikurangi Biaya Jabatan dan Iuran Pensiun.

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas penghasilan berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD sebagai berikut:

Penerima Penghasilan	Tarif
PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya	0%
PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya	5%
pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat perwira Menengah dan perwira Tinggi, dan Pensiunannya	15%

Tarif pemotongan pajak untuk PPh Pasal 21 PNS, TNI, dan Polri sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) UU PPh dan dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak. Untuk perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap Masa Pajak, selain Masa Pajak Desember atau Masa Pajak Terakhir, tarif pajak tersebut diterapkan atas perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 tahun, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun dikalikan 12 (dua belas);
b. Dalam hal terdapat pembayaran gaji ke-13, maka perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun tersebut adalah jumlah pada huruf a ditambah dengan gaji ke-13.

Sedangkan jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong setiap masa pajak selain masa pajak Desember adalah sebagai berikut :
1. Pajak terutang atas jumlah penghasilan pada huruf a di atas dibagi 12 (dua belas);
2. Pajak terutang atas pembayaran gaji ke-13 adalah selisih pajak terutang pada huruf a dengan pajak terutang atas penghasilan pada huruf b.


Contoh :

1. Contoh Penghitungan PPh 21 Untuk PNS, TNI, Polri Yang Bekerja dari Januari s/d Desember

Tn. Ahmadi seorang PNS (TK/0) yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Banten Golongan III/d, dengan masa kerja 10 tahun. Gaji yang diperoleh perbulan adalah:

Gaji pokok                              Rp.4.248.300

Tunjangan Istri.                                424.830

Tunjangan anak                                129.932

Tunjangan Jabatan                           779.592

Tunjangan Beras                              220.000

Total penghasilan bruto                                               Rp.5.802.654

Pengurangan:

Biaya Jabatan (5%x5.802.654                        Rp.290.133

Iuran Pensiun (4,75% x 4.803.062      Rp.228.145

            Jumlah Pengurangan                                          Rp.518.278

Penghasilan Neto                                                        Rp.5.284.376

Penghasilan Neto disetahunkan                               Rp.63.412.512

PTKP:

WP Sendiri                                                                  Rp. 54.000.000

Penghasilan Kena Pajak                                              Rp.9.412.512

PPH 21 terutang

= 5% X Rp.9.412.512

=Rp. 470.625

PPH 21 sebulan : Rp. 470.625/12 = Rp. 39.219. 

Tujuan Pembelajaran 1.2:

Memahami Perhitungan Penghasilan Pasal 21 atas Penerimaan honorarium yang tidak berkesinambungan

Imbalan kepada bukan pegawai adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada bukan pegawai sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan penghasilan sejenis lainnya. Pada dasarnya imbalan kepada bukan pegawai dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan sifatnya yaitu imbalan yang bersifat berkesimbungan dan imbalan yang bersifat tidak berkesinambungan.

Berdasarkan peraturan perpajakan, yang dimaksud dengan tenaga ahli adalah dokter, pengacara, notaris, konsultan, akuntan, aktuaris, penilai, arsitek). Pada perhitungan pajak pasal 21 untuk tenaga ahli baik berkesinambungan maupun tidak sama-sama tidak menggunakan PTKP. Perhitungan pajaknya sama dengan pajak pasal 21 bukan pegawai yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) = 50% x Penghasilan Bruto

Contoh:

Anto melakukan jasa perbaikan komputer kepada PT ABC dengan fee sebesar Rp5.000,000,00.

Besarnya PPh Pasal 21 yang terutang adalah sebesar:

5%x50% Rp5.000.000,00 = Rp125.000,00

Dalam hal Anto tidak memiliki NPWP maka besarnya PPh Pasal 21 yang terutang menjadi sebesar:

5%x120%x50% Rp5.000.000,00 = Rp150.000,00

Tujuan Pembelajaran 1.3:

Memahami Perhitungan Penghasilan Pasal 21 atas Penerimaan honorarium tenaga ahli yang berkesinambungan

Bukan pegawai bersifat tidak berkesinambungan adalah wajib pajak orang pribadi yang berhubungan sekali atau sangat jarang terjadi dengan pemberi kerja. Perhitungannya sama dengan dengan yang berkesinambungan, namun dengan kondisi apapun tidak dapat menggunakan PTKP.

Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan ini adalah dengan mengenakan tarif Pasal 17 untuk WP Orang Pribadi terhadap kumulatif Penghasilan Kena Pajak dalam satu tahun kalender. Penghasilan Kena Pajak adalah 50% Penghasilan Bruto dikurangi PTKP). Dengan demikian, kalau dijabarkan dalam bentuk rumus sederhana maka perhitungannya adalah sebagai berikut :

PPh Pasal 21 = Tarif Pasal 17 x kumulatif (50% Pengh. Bruto – PTKP)

Namun demikian, pengurangan PTKP di atas bisa dilakukan jika penerima penghasilan memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) PER-31/PJ/2009, yaitu telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya.

Jika tidak memenuhi syarat di atas, maka perhitungannya menjadi :

PPh Pasal 21 = Tarif Pasal 17 x kumulatif 50% Pengh. Bruto

Contoh 1:

Maulana merupakan seorang konsultan keuangan. Maulana diminta sebagai konsultan pada bulan Juni dan Desember tahun 2016 dengan honorarium sebesar Rp. 95.000.000 dan Rp 115.000.000,00. Berapakah pajak terutang atas penghasilan Maulana?

Jawaban   :

PPh terutang bulan Juni               = 5% x 50% x 95.000.000

                                                     = Rp 2.375.000,00

PPh terutang bln Desember        

=5% x (50% x100.000.000) + 15% x (50% x 15.000.000)

     = Rp 2.875.000,00

Contoh 2:

Pada bulan Oktober, Indah memperoleh upah sebesar Rp 15.000.000,00 dari PT AAA sebagai distributor MLM. Maka perhitungan pajaknya dapat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama kita menghitung dahulu dasar pengenaan pajak sebagai berikut:

= 50% x 5%xRp 15.000.000,00

= Rp 375.000,00

Jadi pajak penghasilan untuk Indah sebesar Rp 375.000,00. Dari perhitungan di atas tidak menggunakan PTKP. Namun, jika Indah bisa melampirkan surat keterangan jika hanya bekerja pada satu pemberi kerja, dalam contoh kasus ini yaitu PT AAA. Maka Indah dapat menggunakan PTKP sebulan sebesar Rp 4.500.000,00 dalam menghitung pajaknya. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama kita menghitung dasar pengenaan pajaknya sebagai berikut:

= (50% x Rp 15.000.000,00) - Rp 4.500.000,00

= Rp 7.500.000,00 - Rp 4.500.000,00

= Rp 3.000.000,00

Kemudian kita menghitung pajak penghasilannya pasal 21 sebagai berikut:

= 5% x Rp 3.000.000,00

= Rp 150.000,00

Jadi pajak penghasilan untuk Indah sebesar Rp 150.000,00

C.   SOAL LATIHAN/TUGAS

Tugas Individu Perpajakan 1

Silahkan dijawab dengan tulis tangan dan dikumpulkan dikelas paling lambat tanggal  10 Desember 2016.

1.      Ikhsan Nurhadi adalah pegawai tetap di PT Kencana Indah. Ia memperoleh gaji perbulan sebesar Rp. 62.500.000,00, tunjangan BPJS sebesar 2%, tunjangan jabatan Rp.250.000, tunjangan konsumsi Rp. 2.500.000, tunjangan transportasi Rp. 7.500.000, tunjangan komunikasi sebesar Rp. 1.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar 3% dari gaji pokok perbulan. Ikhsan menikah tetapi belum mempunyai anak (status K/0).

Hitung PPH 21nya!

2.      Pada bulan April 2016, Ikhsan Nurhadi berdasarkan SK dari perusahaan Ikhsan menerima kenaikan gaji pokok menjadi Rp.70.000.000 perbulan dan kenaikan ini berlaku sejak Januari 2016 sehingga Ikhsan menerima uang rapel sebesar Rp.20.000.000. Tunjangan dan iuran yang dibayarkan sama seperti point soal nomor 2.

Hitung PPH 21 atas kenaikan gaji tersebut!

Tn. XYZ seorang PNS (TK/3) yang bekerja pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan Golongan III/d, dengan masa kerja 10 tahun. Gaji yang diperoleh perbulan adalah:Gaji pokok Rp.5.000.000, tunjangan istri Rp. 500.000, Tunjangan Anak Rp. 250.000, Tunjangan Jabatan Rp. 750.000.

Hitung PPH 21 !

3.      Akbar seorang arsitek. Ia mendapatkan tugas untuk membuat design rumah dan menerima honor sebesar Rp. 50.000.000. Hitung pph 21 terutang!

4.      Aldi merupakan petugas pada perusahaan MLM dan pekerja pada PT. Maju Jaya. Aldi telah menunjukkan surat keterangan yang menyatakan hanya menerima penghasilan dari PT. Maju Jaya. Pada tahun 2016 Aldi menerima honor dengan rincian:

Bulan Januari Rp. 5.000.000

Bulan Maret Rp. 17.000.000

Bulan Juni Rp. 50.000.000

Bulan Desember Rp. 75.000.000

Hitung PPH 21 !

D.   DAFTAR PUSTAKA

    Pasal 17 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh (Pajak Penghasilan).

    PER-32/PJ/2015 Tanggal 07 Agustus 2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran,  dan pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi

    PMK Nomor 101/PMK.010/2016 Tanggal 22 Juni 2016 Tentang Penyesuaian Besarnya PenghasilanTidak Kena Pajak.

Siti Resmi. 2016. Buku 1: Edisi 9. Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.