Perhitungan PPh Pasal 21 Untuk Kenaikan Gaji Dan Pembayaran Uang Rapel / Pembayaran Kekurangan Gaji


A.   TUJUAN PEMBELAJARAN
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk kenaikan gaji dan pembayaran rapel/pembayaran kekurangan gaji, Anda harus mampu:
1.1  Memahami pengertian dari rapel/pembayaran kekurangan gaji
1.2  Memahami perhitungan PPh 21 atas kenaikan gaji
1.3  Memahami cara menghitung pajak penghasilan untuk kenaikan gaji dan pembayaran uang rapel/pembayaran kekurangan gaji (dibayar 5 bulan setelah SK penetapan kenaikan)

B.   URAIAN MATERI
Tujuan Pembelajaran 1.1:
Definisi Rapel/Pembayaran Kekurangan Gaji

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rapel adalah bagian gaji atau imbalan berupa uang yg diterimakan sekaligus di kemudian hari karena adanya kelebihan yg belum diberikan. Jadi rapel biasanya terjadi karena ada kenaikan gaji yang berlaku surut. Misalnya keputusan kenaikan gaji baru ditetapkan pada bulan Juli 2016, sementara dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa kenaikan gaji tersebut berlaku sejak 1 Januari 2016 (berlaku surut/mundur). Maka atas kekurangan pembayaran gaji dari Januari-Juni yang dibayarkan pada bulan Juli disebut sebagai uang rapel.

Ketentuan uang rapel antara lain adalah sebagai berikut:
•         Apabila kepada pegawai disamping dibayar gaji bulanan juga dibayar kenaikan gaji yang berlaku surat ( Rapel),misalnya untuk masa 5 bulan,maka penghitungan PPh pasal 21 atas rapel tersebut sebagai berikut:
a.      Rapel dibagi dengan banyaknya bulan perolehan rapel tersebut 5 bulan;
b.      Hasil pembagian rapel tersebut ditambahkan pada gaji setiap bulan sebelum adanya kenaikan gaji, yang sudah dikenakan pemotongan PPh pasal 21
c.      PPh pasal 21 atas gaji untuk bulan-bulan setelah ada kenaikan, dihitung ke bali atas dasar gaji baru setelah ada kenaikan d PPh Pasal 21 terutang atas tambahan gaji untuk bulan-bulan dimaksud adalah selisih antara jumlah pajak yang dihitung berdasarkan huruf c dikurangi jumlah pajak yang telah dipotong berdasarkan huruf b.
•         Apabila kepada pegawai disanping dibayar gaji yang didasrkan masa gaji kurang dari satu bulan juga dibayar gaji lain mengenai masa yang lebih lama dari satu bulan (rapel) seperti tersebut diatas maka cara perhitungan PPk pasal 21 adalah sesuai dengan yang telah ditetapkan.


Tujuan Pembelajaran 1.2:
Cara menghitung pajak penghasilan untuk kenaikan gaji

Tuan XYZ pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT ABC dengan memperoleh gaji sebulan Rp6.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 100.000,00. Tuan XYZ menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari penghasilan XYZ dari PT ABC hanya dari gaji.

Gaji                                                               Rp6.000.000,00
Pengurangan :
1.  Biaya jabatan:
5% x Rp 6.000.000,00 =         Rp500.000,00
2.  luran Pensiun                    Rp100.000,00
                                         ----------------------
                                                                     Rp600.000,00
                                                                   --------------------
Penghasilan neto sebulan                              Rp5.400.000,00
Penghasilan neto setahun
12 x Rp 5.400.000,00                                  Rp64.800.000,00
PTKP
-  untuk wajib pajak               Rp54.000.000,00
-  tambahan karena menikah   Rp  4.500.000,00
                                          --------------------
                                                                 Rp58.500.000,00
                                                                   --------------------
Penghasilan Kena Pajak                              Rp6.300.000,00
PPh Pasal 21 setahun
5% x Rp6.300.000,00  =                          Rp315.000,00
PPh Pasal 21 sebulan
Rp315.000,00: 12  =                                  Rp26.250,00
PPH 21 yang dibayar perbulan adalah sebesar Rp.26.250,00.

Pada bulan April 2016 Tuan XYZ memperoleh kenaikan gaji menjadi Rp7.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 100.000,00.
Maka perhitungan PPh 21 bulan April adalah sebagai berikut:

Gaji                                                               Rp7.000.000,00
Pengurangan :
1.  Biaya jabatan:
5% x Rp 6.000.000,00 =         Rp500.000,00
2.  luran Pensiun                    Rp100.000,00
                                         ----------------------
                                                                     Rp600.000,00
                                                                   --------------------
Penghasilan neto sebulan                              Rp6.400.000,00
Penghasilan neto setahun
12 x Rp6.400.000,00                                  Rp76.800.000,00

PTKP
-  untuk wajib pajak               Rp54.000.000,00
-  tambahan karena menikah   Rp  4.500.000,00
                                          --------------------
                                                                 Rp58.500.000,00
                                                                   --------------------
Penghasilan Kena Pajak                              Rp18.300.000,00
PPh Pasal 21 setahun
5% x Rp18.300.000,00  =                          Rp915.000,00
PPh Pasal 21 sebulan
Rp915.000,00: 12  =                                  Rp76.250,00

PPH 21 yang dibayar pada bulan April 2016 adalah sebesar Rp.76.250,00.


Tujuan Pembelajaran 1.3:
Menghitung pajak penghasilan untuk kenaikan gaji dan pembayaran uang rapel/pembayaran kekurangan gaji (dibayar 2 atau 3 bulan setelah SK penetapan kenaikan)


Pada bulan Juni 2016, XYZ menerima kenaikan gaji, menjadi Rp7.000.000,00 sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2016. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut maka Tuan XYZ menerima rapel sejumlah Rp5.000.000,00 (selisih gaji yang seharusnya diterima untuk masa Januari s.d. Mei 2016).
Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas uang rapel tersebut, terlebih dahulu dihitung kembali PPh Pasal 21 untuk masa Januari s.d. Mei 2016 atas dasar penghasilan setelah ada kenaikan gaji.

Dengan demikian penghitungan PPh Pasal 21 terutangnya adalah sebagai berikut:

Gaji                                                                              Rp7.000.000,00
Pengurangan :
1.  Biaya jabatan:
5% x Rp 7.000.000,00 (maks 500.000)    Rp500.000,00
2.  luran Pensiun                                    Rp100.000,00
                                                    ----------------------
                                                                                       Rp600.000,00
                                                                                  --------------------
Penghasilan neto sebulan                                                 Rp6.400.000,00
Penghasilan neto setahun
12 x Rp6.400.000,00                                  Rp76.800.000,00
PTKP
-  untuk wajib pajak               Rp54.000.000,00
-  tambahan karena menikah   Rp  4.500.000,00
                                          --------------------
                                                                 Rp58.500.000,00
                                                                   --------------------
Penghasilan Kena Pajak                              Rp18.300.000,00
PPh Pasal 21 setahun
5% x Rp18.300.000,00  =                          Rp915.000,00
PPh Pasal 21 sebulan
Rp915.000,00: 12  =                                  Rp76.250,00

PPh Pasal 21 Januari s.d Mei 2013 seharusnya adalah :
5 x Rp76.250,00    =                                                            Rp381.250,00
PPh Pasal 21 yang sudah dipotong Januari s.d. Mei 2013
5 x Rp26.250,00 (dari perhitungan contoh bulanan)    =            R131.250,00
                                                                                      --------------------
PPh Pasal 21 untuk uang rapel                                             Rp250.000,00




C.   SOAL LATIHAN/TUGAS
1.      Pada bulan Juli 2014, Sdr. Indah (K/0) yang bekerja pada perusahaan multinasional mendapatkan SK kenaikan gaji yang berlaku surut sejak Januari 2016. Kenaikan yang terjadi dari Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan menjadi Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan. Pada bulan Juli tersebut dibayarkan juga rapel atas kenaikan gaji dari Januari-Juni 2016, sedangkan gaji bulan Juli sudah dibayarkan menggunakan gaji yang baru. Bagaimana cara menghitung PPh Pasal 21 atas uang rapel yang diterima Sdr. Indah tersebut?
2.      Berapa jumlah uang yang diterima Sdr. Indah pada bulan Juli 2016?
3.      Racmat sebagai pegawai tetap pada PT Bella Nusa Utama di Jakarta pada tahun 2016 menerima gaji sebulan sebesar Rp 8.000.000,00 dan membayar iuran pensiun Rp 500.000,00.Rachmat telah menikah dan mempunyai 2 anak dan telah ber NPWP. Pada bulan Juni 2016 Rakhmat menerima kenaikan gaji, menjadi Rp. 10.000.000,00 sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2016. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut maka Rakhmat menerima rapel sejumlah Rp. 10.000.000,00 (kekurangan gaji untuk masa Januari s.d Mei 2016). Hitung PPH 21 atas kenaikan gaji dan rapel tersebut!












D.   DAFTAR PUSTAKA
PER-32/PJ/2015 Tanggal 07 Agustus 2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran,  dan pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi
PMK Nomor 101/PMK.010/2016 Tanggal 22 Juni 2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
Siti Resmi. 2016. Buku 1: Edisi 9. Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
Waluyo.2013. Buku I: Edisi 11. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
Mardiasmo.2013. Edisi Revisi. Perpajakan. Yogyakarta : penerbit Andi.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Honorarium Tenaga Ahli Yang Diterima Secara Berkesinambungan

A.    TUJUAN PEMBELAJARAN Pada bab ini akan dijelaskan mengenai penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas honorarium tenaga ahli yang diterima secara berkesinambungan, Anda harus mampu: 1.1   Memahami Perhitungan Penghasilan Pasal 21 atas Penerimaan honorarium yang dananya dari APBN/ APBD 1.2   Memahami Perhitungan Penghasilan Pasal 21 atas Penerimaan honorarium yang tidak berkesinambungan 1.3   Memahami Perhitungan Penghasilan Pasal 21 atas Penerimaan honorarium tenaga ahli yang berkesinambungan B.    URAIAN MATERI Tujuan Pembelajaran 1.1: Memahami Perhitungan Penghasilan Pasal 21 atas Penerimaan honorarium yang dananya dari APBN/ APBD D asar hukum penghitungan pajak penghasilan untuk PNS, TNI, dan Polri adalah UU  Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 Tarif Pemotongan Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi...
Baca selengkapnya

Perhitungan Pph Pasal 22 Atas Bendaharawan Pemerintah Dan Industri Tertentu Yang Ditunjuk Sebagai Pemungut

A.    TUJUAN PEMBELAJARAN Pada bab ini akan dijelaskan mengenai penerapan Perhitungan PPh Pasal 22 oleh bendaharawan pemerintah & Perhitungan PPh Pasal 22 atas industri tertentu yang ditunjuk sebagai pemungut, Anda harus mampu: 1.1   Memahami Perhitungan PPh Pasal 22 oleh Bendaharawan Pemerintah 1.2   Memahami Perhitungan PPh Pasal 22 atas Industri Tertentu Yang Ditunjuk Sebagai Pemungut B.    URAIAN MATERI Tujuan Pembelajaran 1.1: Memahami Perhitungan PPh Pasal 22 oleh bendaharawan pemerintah Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah Dan Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya. Bendaharawan Pemerintah, yaitu Bendaharawan dan Pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari APBN/A...
Baca selengkapnya

PPh Pasal 4 Ayat 2 (Umum /Perhitungan)

A.    TUJUAN PEMBELAJARAN Pada bab ini akan dijelaskan mengenai penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), Anda harus mampu: 1.1   Memahami Definisi PPH Pasal 4 Ayat (2), Subjek dan Objek PPh Pasal 4 ayat (2) dan Pengecualian PPh Pasal 4 1.2   Memahami tarif pph pasal 4 ayat (2) 1.3   Memahami Perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2) B.    URAIAN MATERI Tujuan Pembelajaran 1.1: Memahami Definisi PPH Pasal 4 Ayat (2), Subjek dan Objek PPh Pasal 4 ayat (2) dan Pengecualian PPh Pasal 4 ·          Definisi PPh Pasal 4 ayat (2) Pasal 4 UU PPh No. 36 tahun 2008 mengatur mengenai penghasilan-penghasilan yang termasuk dalam Objek Pajak . Selain mengatur mengenai penghasilan yang termasuk sebagai Objek Pajak, Pasal 4 UU PPh No. 36 tahun 2008 juga mengatur mengenai penghasilan yang dikenakan PPh Final dan tidak termasuk Objek Pajak. Menurut Undang-Undang pengha...
Baca selengkapnya