PPh Pasal 23 (umum / perhitungan)

A.   TUJUAN PEMBELAJARAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pajak penghasilan pasal 23 secara umum dan perhitungannya, Anda harus mampu:

1.1  Memahami Pengertian, obyek  dan subyek PPh ps. 23 (jenis-jenis obyek) dan tarif pph pasal 23

1.2  Memahami Pph ps. 23 yang bersifat final dan tidak final dan bukan obyek

1.3  Memahami Perhitungan PPh ps. 23 untuk deviden, hibah, royalti, sewa, hadiah, dan valas dll

1.4  Memahami Perhitungan PPh ps. 23 atas jasa lain

1.5  Perhitungan PPh ps. 23 atas jasa pertambangan dibidang penambangan migas dan non migas

B.   URAIAN MATERI

Tujuan Pembelajaran 1.1:

Memahami Pengertian, obyek  dan subyek PPh ps. 23 (jenis-jenis obyek) dan tarif pph pasal 23

·         Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23, selanjutnya disingkat PPh Pasal 23, merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 ini dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

·         Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23

1.      badan pemerintah;

2.      subjek pajak badan dalam negeri;

3.      penyelenggara kegiatan;

4.      Bentuk Usaha Tetap;

5.      perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

6.      orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu :

a.                   akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas; atau

b.                  orang pribadi yagn menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

·         Tarif dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

1.                  Sebesar 15% dari jumlah bruto atas :

a.                   dividen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf "g" Undang-undang PPh;

b.                  bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf "f";

c.                   royalti;

d.                  hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Ayat (1) huruf "e" Undang-undang PPh.

·         Hadiah dan penghargaan yang dipotong  Pajak Penghasilan 21 adalah hadiah dan penghargaan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan, misalkan kegiatan olah raga, keagamaan, kesenian, dan kegiatan lainnya.

·         Adapun hadiah dan penghargaan yang dipotong  Pajak Penghasilan 23 adalah hadiah dan penghargaan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan.

2.                  Sebesar 15% dari jumlah bruto dan bersifat final atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi.

3.                  Sebesar 2% dari perkiraan penghasilan neto atas :

a.                   sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang dikenakan PPh yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996;

b.                  imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan hukum, jasa konsultan pajak, dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf "c" Undang-undang Pajak Penghasilan, yang dilakukan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Tujuan Pembelajaran 1.2:

Memahami pengecualian pph pasal 2, saat terutang, penyetoran dan pelaporan pph pasal 23

1.      Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;

2.      Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;

3.      Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

a)      dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;

b)      bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% ( dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

c)      Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;

d)     SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;

e)      Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

·         Saat Terutang, Penyetoran, Dan Pelaporan

1.      Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan;

Yang dimaksud dengan saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya.

2.      Pajak Penghasilan Pasal 23 harus disetor oleh Pemotong Pajak selambat-lambatnya tanggal 10 takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.

3.      Pemotong PPh Pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selambat-lambatnya 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

4.      Pemotong PPh Pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani membayar Pajak Penghasilan yang dipotong.

Tujuan Pembelajaran 1.3:

Memahami Perhitungan PPh ps. 23 untuk deviden, hibah, royalti, sewa, hadiah, dan valas

Tarif pajak untuk dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan adalah 15%, serta 2% dibebankan pada jenis penghasilan lainnya. Namun, jika pihak yang dikenakan PPh Pasal 23 tidak memiliki NPWP, maka tarif pajak akan dikenakan 2 kali lipat, 30% untuk dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, serta 4% untuk penghasilan lainnya.

Contoh 1:

Pada tanggal 10 May 2016, PT. ABC, membagikan dividen masing-masing Rp 10.000.000 kepada 20 pemegang sahamnya. Atas dividen yang dibagikan, PT. ABC wajib memungut PPh Pasal 23.

Cara perhitungan PPh pasal 23 yang harus dipotong adalah:

15% x Rp 10.000.000 = Rp 150.000

Jumlah pph pasal 23 yang harus disetor adalah:

20 x Rp 150.000 = Rp 3.000.000

Contoh 2:

PT. ABC menyewa sebuah bus pariwisata dengan nilai sewa Rp 20.000.000 dari PT. XYZ.

PPh pasal 23 yang harus dipungut PT. XYZ adalah:

2% x Rp. 20.000.000 = Rp 400.000

Apabila PT. XYZ tidak mempunyai NPWP maka PPh Pasal 23 yang dipotong adalah sebesar Rp 800.000

Contoh 3:

CV. Batu Akik mendapat hadiah karena menjual batu akik yang sangat langka sebesar Rp 200.000.000 pada tanggal 20 Januari 2016.

Maka pph pasal 23 yang dipotong adalah:

15% x Rp 200.000.000 = Rp 30.000.000

Tujuan Pembelajaran 1.4:

Memahami Perhitungan PPh ps. 23 atas jasa lain

Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK.03/2015 yang berlaku 23 Agustus 2015 merinci jenis-jenis jasa lain yang dikenai atau dipotong PPh Pasal 23, yaitu

1.            Jasa penilai (appraisal);

2.            Jasa aktuaris;

3.            Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;

4.            Jasa hukum;

5.            Jasa arsitektur;

6.            Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape;

7.            Jasa perancang (design);

8.            Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap;

9.            Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);

10.        Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);

11.        Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;

12.        Jasa penebangan hutan;

13.        Jasa pengolahan limbah;

14.        Jasa penyedia tenaga kerja dan/ atau tenaga ahli (outsourcing services);

15.        Jasa perantara dan/ atau keagenan;

16.        Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);

17.        Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);

18.        Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;

19.        Jasa mixing film;

20.        Jasa pembuatan saranan promosi film, iklan, poster, photo, slide, klise, banner, pamphlet, baliho dan folder;

21.        Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;

22.        Jasa pembuatan dan/ atau pengelolaan website;

23.        Jasa internet termasuk sambungannya;

24.        Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;

25.        Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/ atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;

26.        Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan inempunyai izin dan/ atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;

27.        Jasa perawatan kendaraan dan/ atau alat transportasi darat, laut dan udara;

28.        Jasa maklon;

29.        Jasa penyelidikan dan keamanan;

30.        Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;

31.        Jasa penyediaan tempat. dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/ atau jasa periklanan;

32.        Jasa pembasmian hama;

33.        Jasa kebersihan atau cleaning service;

34.        Jasa sedot septic tank;

35.        Jasa pemeliharaan kolam;

36.        Jasa katering atau tata boga;

37.        Jasa freight forwarding;

38.        Jasa logistik;

39.        Jasa pengurusan dokumen;

40.        Jasa pengepakan;

41.        Jasa loading dan unloading;

42.        Jasa laboratorium dan/ atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau insitusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;

43.        Jasa pengelolaan parkir;

44.        Jasa penyondiran tanah pengujian

45.        Jasa penyiapan dan/ atau pengolahan lahan;

46.        Jasa pembibitan dan/ atau penanaman bibit;

47.        Jasa pemeliharaan tanaman;

48.        Jasa pemanenan;

49.        Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan;

50.        Jasa dekorasi;

51.        Jasa pencetakan/penerbitan;

52.        Jasa penerjemahan;

53.        Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;

54.        Jasa pelayanan kepelabuhanan;

55.        Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;

56.        Jasa pengelolaan penitipan anak;

57.        Jasa pelatihan dan/ atau kursus;

58.        Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM;

59.        Jasa sertifikasi;

60.        Jasa survey;

61.        Jasa tester, dan

62.        Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Secara umum, objek PPh Pasal 23 itu dikenakan dari bruto, total penghasilan yang diterima. Tetapi Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK.03/2015 (artinya hanya berlaku untuk jenis "jasa lain") mengatur pengertian bruto.

Penghasilan bruto jasa katering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

Penghasilan bruto "jasa lain" selain jasa katering adalah seluruh jumlah penghasilan,  tidak termasuk:

·         pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa, sepanjang dapat dibuktikan dengan kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain;

·         pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan/pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan, sepanjang dapat dibuktikan dengan faktur pembelian atas pengadaan/pembelian barang atau material;

·         pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa, terkait Jasa yang diberikan oleh penyedia jasa, sepanjang dapat dibuktikan faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis ; dan/ atau

·         pembayaran kepada penyedia Jasa yang merupakan penggantian (reimbursement) atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan sepanjang dapat dibuktikan faktur tagihan dan/ atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga.

Contoh:

Bendahara kota Tangerang Selatan membayar jasa katering kepada Puspa (memiliki NPWP) sebesar Rp3.500.000,-.

Besarnya pemotongan/pemungutan pajak atas pembayaran jasa katering tersebut adalah sebagai berikut:

Pemotongan PPh nya:

Pembayaran atas jasa katering dipotong PPh Pasal 23

PPh Pasal 23    = 2% X 3.500.000

                       = 70.000

C.   SOAL LATIHAN/TUGAS

1.      Jelaskan pph pasal 23 secara umum!

2.      PT. ABC membayar sewa kendaraan ke XYZ Rental sebesar Rp6.000.000.

Hitung PPH pasal 23 atas transaksi tersebut!

3.      PT. DEF membayar royalti kepada 5 orang masing-masing sebesar Rp. 5.000.000. hitung PPH pasal 23 atas royalti tersebut!

D.   DAFTAR PUSTAKA

    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

    PER-32/PJ/2015 Tanggal 07 Agustus 2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran,  dan pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi

    PMK Nomor 141/PMK.03/2015 Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimaan Telah Beberapa kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Siti Resmi. 2016. Buku 1: Edisi 9. Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo.2013. Buku I: Edisi 11. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Mardiasmo.2013. Edisi Revisi. Perpajakan. Yogyakarta : penerbit andi

GLOSARIUM

Jasa maklon adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan) , yang spesifikasi, bahan baku, barang setengah jadi, dan/ atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.

Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi antara lain penyelenggaraan pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan.

Jasa freight forwarding adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik untuk mengurus semua/ sebagian kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan/atau udara, yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barangbarang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya.